Pangkalpinang – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Focus Group Discussion (FGD) pembahasan respon inovasi dan rencana tindak lanjut pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2026, di ruang rapat DLHK Babel, Selasa (05/05/2026).
Kegiatan ini membahas hasil pengumpulan isu-isu strategis lingkungan yang telah dihimpun melalui kuesioner kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Dari proses tersebut, dilakukan pemeringkatan untuk menentukan isu prioritas yang menjadi fokus penanganan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan hasil analisis dan pemeringkatan, terdapat lima isu utama yang menjadi prioritas, yaitu:
1. Pengelolaan sampah yang belum optimal
2. Kerusakan lahan dan hutan
3. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
4. Kerusakan laut dan pesisir
5. Perubahan iklim
Penentuan isu prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain tingkat urgensi, keseriusan, tren pertumbuhan masalah, rasionalitas, serta sejauh mana isu tersebut menjadi perhatian publik dan berdampak luas.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Babel, Amransyah Muslimin, ST, MT menyampaikan bahwa forum ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan respon inovatif serta rencana tindak lanjut yang tepat sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
Selain itu, penyusunan SLHD ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan informasi lingkungan hidup di tingkat daerah.
Melalui FGD ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan, inovasi dan langkah konkret yang mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
