Dinas Lingkungan Hidup | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Konten by Taxonomy

produk hukum

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2TAHUN 2022

a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu...

produk hukum

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

produk hukum

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLI N DU NGAN DAN PENGELO I-AAN LINGKUNGAN HIDUP

produk hukum

RATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2O2I TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENEzuMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN

produk hukum

Permenlhk 75 th 2019 ttg Peta jalan pengurangan sampah oleh produsen

produk hukum

PP Nomor 27 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Sampah Spesifik

produk hukum

PP Nomor 26 Tahun 2020 ttg Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

produk hukum

PP Nomor 17 Tahun 2020 ttg Perubahan PP No. 11 th 2017 ttg Manajemen PNS

produk hukum

PP Nomor 6 Tahun 2020 ttg Bangunan dan Instalasi di Laut

produk hukum

PP Nomor 88 Tahun 2019 ttg Kesehatan Kerja

produk hukum

PP Nomor 72 Tahun 2019 ttg Perubahan PP 18 th 2016 ttg Perangkat Daerah

produk hukum

PP Nomor 24 Tahun 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

produk hukum

PP Nomor 8 Tahun 2018 ttg Perubahan PP 23 th 2010 ttg Pelaksanaan usaha kegiatan pertambangan minerba

produk hukum

Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

produk hukum

PP Nomor 46 Tahun 2017 ttg Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

produk hukum

PP No. 46 Thn. 2016 ttg KLHS

produk hukum

PP-nomor-142-tahun-2015 ttg kawasan industri

produk hukum

PP Nomor 101 Tahun 2014 ttg pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

produk hukum

PP Nomor 101 tahun 2014 lampiran

produk hukum